B. ANGGARAN DASAR JEJARING MIKROHIDRO INDONESIA

VISI :

Memajukan dan mempercepat pengembangan mikrohidro di Indonesia guna memenuhi kebutuhan energi listrik nasional.

Revisi :

Masyarakat Indonesia yang mendayagunakan MH guna memenuhi kebutuhan energi listrik nasional.


MISI :

Memanfaatkan potensi, melakukan riset dan teknologi, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, dan meningkatkan manufaktur serta memberdayakan masyarakat dalam berperan aktif meningkatkan jumlah mikrohidro nasional.


TUJUAN : - fasilitator


  1. Memperkuat ikatan antar anggota komunitas mikrohidro yang tergabung dalam Jejaring Mikrohidro Indonesia.

  2. Memfasilitasi potensi mikrohidro terutama di daerah yang belum terlistriki.

  3. Menjajaki skema penjaminan dan pembiayaan mikrohidro serta penguatan lembaga pendanaan.

  4. Meningkatkan sistem operasi dan pemeliharaan PLTMH untuk menciptakan PLTMH berkelanjutan.

  5. Melakukan riset berkelanjutan dan pengembangan teknologi khususnya untuk pembuatan turbin.

  6. Melaksanakan pelatihan-pelatihan khususnya di daerah yang memiliki potensi sehingga meningkatkan jumlah operator, manufaktur, kontraktor dan konsultan yang mencukupi di setiap kabupaten berpotensi.

  7. Meningkatkan jumlah manufaktur di daerah dengan peningkatan efisiensi dan standarisasi produk manufaktur mekanikal dan elektrikal.

  8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dihimpun melalui koperasi desa atau kelompok masyarakat.

  9. Mengembangkan jejaring mikrohidro di tiap provinsi dan kabupaten.


BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama


  1. Organisasi ini bernama Jejaring Mikrohidro Indonesia, selanjutnya disingkat JMI.

  2. JMI didirikan di ........ pada tanggal ...... oleh komunitas PLTMH yang terdiri dari:

  1. Pengambil kebijakan di pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang terkait dengan pengelolaan PLTMH, energi terbarukan, pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan masyarakat.

  2. Lembaga non pemerintah nasional maupun internasional yang terkait dengan pengelolaan PLTMH, pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan masyarakat.

  3. Perguruan Tinggi, lembaga litbang, lembaga pengembangan masyarakat, pabrikan, lembaga pengelola PLTMH, lembaga keuangan.

  4. Individu yang memberikan perhatian dalam bidang mikrohidro.



Pasal 2

Tempat Kedudukan


JMI tingkat pusat berkedudukan di Jakarta, tingkat daerah di ibukota provinsi, dan tingkat cabang di ibukota kabupaten.


BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Azas


JMI berazaskan Pancasila, UUD 1945 dan Amandemennya dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme dan solidaritas terhadap kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia.


Pasal 4

Maksud dan Tujuan


  1. JMI bermaksud untuk memanfaatkan potensi sumber daya air, mengembangkan riset dan teknologi, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, dan meningkatkan kemampuan pabrikan serta memberdayakan masyarakat dalam bidang mikrohidro.

  2. JMI bertujuan untuk :

  1. Memperkuat ikatan antar anggota komunitas mikrohidro yang tergabung dalam Jejaring Mikrohidro Indonesia.

  2. Memanfaatkan potensi mikrohidro terutama di daerah yang belum berlistrik.

  3. Menjajaki skema penjaminan dan pembiayaan mikrohidro serta penguatan lembaga pendanaan.

  4. Mengembangkan pola pengelolaan dan pemeliharaan PLTMH untuk menciptakan PLTMH berkelanjutan.

  5. Melakukan riset berkelanjutan dan pengembangan teknologi khususnya untuk pembuatan turbin .

  6. Melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan jumlah operator, pabrikan, dan konsultan.

  7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mikrohidro.

  8. Memperluas jejaring mikrohidro di tingkat wilayah dan cabang.


BAB III

FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 5

Fungsi


JMI merupakan organisasi nirlaba yang :

  1. berfungsi sebagai pusat informasi, komunikasi dan studi, koordinasi, dan konsultasi untuk meningkatkan kemampuan, saling pengertian dan kerjasama, serta rasa tanggung jawab akan peran mikrohidro dalam mendukung ketahanan energi nasional.

  2. meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui pelatihan, riset dan teknologi.

  3. mengembangkan mikrohidro terkait dengan pengurangan emisi karbon dan menunjang pengembangan kawasan konservasi hutan.


Pasal 6

Kegiatan


Kegiatan JMI :

  1. menyediakan media komunikasi antar anggota;

  2. membantu menyusun kebijakan terkait dengan mikrohidro yang mampu mendorong pengembangan mikrohidro;

  3. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi untuk pengembangan mikrohidro nasional;

  4. membantu penyusunan standarisasi mikrohidro

  5. meningkatkan profesionalisme dan keahlian sumber daya manusia melalui pembelajaran dan pelatihan

  6. meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait di tingkat nasional dan internasional

  7. mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pengelolaan mikrohidro.

  8. mengembangkan pola pendampingan untuk usaha produktif masyarakat di sekitar pembangkit mikrohidro

  9. peningkatan sinergi dan iklim usaha yang lebih baik antar pengelola, pengembang dan pengguna PLTMH, dengan peningkatan temu diskusi antar seluruh anggota dan komponen JMI;



BAB IV

Keanggotaan

Pasal 7


Keanggotaan JMI terdiri dari :

  1. Anggota Perorangan adalah seorang Warga Negara Indonesia yang mempunyai kepedulian, keahlian dan minat di bidang mikrohidro .

  2. Anggota organisasi terdiri dari Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang, Asosiasi, Badan Usaha, Koperasi dan Lembaga Keuangan yang bergerak dan berkaitan dengan PLTMH.

  3. Anggota Kehormatan adalah seseorang yang karena pengetahuan, perhatian, pengalamannya di bidang PLTMH atau karena keahlian tertentu yang dimilikinya, atau karena jasanya yang besar terhadap pengembangan mikrohidro.


Pasal 8

Tata Cara Menjadi Anggota


  1. Calon anggota wajib mendaftarkan diri.

  2. Anggota Kehormatan JMI diusulkan oleh pengurus pusat dan pengurus daerah dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal 7.


Pasal 9

Hak dan Kewajiban Anggota


  1. Anggota mempunyai hak bicara, hak suara, hak dipilih dan memilih, menyampaikan pendapat menjadi Pengurus JMI, serta hak mengikuti seluruh kegiatan organisasi dan mempunyai kedudukan yang sama dalam organisasi.

  2. Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara pada rapat-rapat organisasi sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku.

  3. Anggota JMI berkewajiban (disesuaikan dengan ART pasal 5):

  1. membayar iuran bulanan

  2. menjunjung tinggi nama baik, etika dan martabat JMI.

  3. mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JMI serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku terkait mikrohidro.


Pasal 10

Keanggotaan Berakhir


Keanggotaan JMI berakhir bila :

  1. Meninggal dunia (untuk anggota perorangan).

  2. Pailit/bangkrut, bubar (untuk anggota organisasi).

  3. Atas permintaan sendiri.

  4. Diberhentikan oleh Rapat Pengurus JMI karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 9, Ayat 3 Anggaran Dasar ini.

  5. Berhalangan tetap.



BAB V

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

Organisasi


Perangkat Organisasi JMI terdiri dari

1. Tingkat Pusat

2. Tingkat Daerah

3. Tingkat Cabang

Pasal 12

Kepengurusan


  1. Susunan Pengurus Tingkat Pusat terdiri dari

  1. Ketua Umum

  2. Ketua I - IV

  3. Sekretaris

  4. Bendahara


  1. Susunan Pengurus Tingkat Daerah terdiri dari :

  1. Ketua Tingkat Daerah I – Daerah VII

  2. Sekretaris

  3. Bendahara


  1. Susunan Pengurus Tingkat Cabang terdiri dari :

  1. Ketua Tingkat Cabang

  2. Sekretaris

  3. Bendahara


Pasal 13

Dewan Etika


  1. Dewan Etika bertugas mengawasi dan menilai pelaksanaan kode etik organisasi oleh anggota Jejaring Mikrohidro Indonesia serta memberikan bimbingan, pembinaan, pendapat/ nasehat/ usul dan rekomendasi mengenai kasus-kasus yang menyangkut kode etik;

  2. Pengurus Pusat membentuk Dewan Etika dan mengangkat serta memberhentikan Anggota Dewan Etika;

  3. Dewan Etika berjumlah 5 orang yang berasal dari anggota JMI dan diketuai oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota Dewan Etika serta mempunyai hak suara yang sama;


BAB VI

TATA CARA PERTEMUAN


Pasal 14

Musyawarah Nasional


  1. Musyawarah Nasional merupakan perangkat organisasi tertinggi di JMI.

  2. Musyawarah Nasional diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.


BAB V

ORGANISASI


Pasal 15

Kriteria Pengurus


Pengurus JMI berdasarkan kriteria sebagai berikut :

  1. Warga Negara Republik Indonesia dan Anggota aktif JMI

  2. Sehat jasmani dan rohani

  3. Memiliki jiwa dan sifat kepemimpinan.

  4. Memiliki pengetahuan/keahlian/wawasan/pengalaman di bidang mikrohidro

  5. Memiliki komitmen yang kuat terhadap JMI

  6. Berpendidikan minimal S1



Pasal 16

Rapat-rapat


  1. Rapat Tingkat Pusat

  1. Musyawarah Nasional diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali sebelum musyawarah nasional untuk laporan pertanggung jawaban pengurus dan melakukan pemilihan serta penetapan pengurus baru.

  2. Musyawarah Nasional Luar Biasa dilakukan sewaktu-waktu diperlukan dan dihadiri pengurus Daerah atas keputusan Rapat Pengurus Pusat.

  3. Rapat Pengurus Pusat diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengatur pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kepengurusan.

  4. Rapat Intern Pengurus adalah rapat yang diadakan menurut keperluan, diatur sendiri oleh masing-masing Unsur Pengurus.


  1. Rapat Tingkat Daerah dan Tingkat Cabang

  1. Musyawarah diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali untuk laporan pertanggung jawaban pengurus dan melakukan pemilihan serta penetapan pengurus baru sebelum musyawarah nasional.

  2. Musyawarah Daerah Luar Biasa dilakukan sewaktu-waktu diperlukan dan dihadiri pengurus Daerah dan cabang atas keputusan Rapat Pengurus Pusat.


  1. Rapat Pengurus adalah rapat yang sewaktu-waktu diadakan sesuai dengan keperluan dan sekurang-kuranya 1 (satu) tahun sekali untuk membahas pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan organisasi.



  1. Rapat Intern Pengurus adalah rapat yang diadakan menurut keperluan, diatur sendiri oleh masing-masing Unsur Pengurus.


BAB VI

KEUANGAN

Pasal 17

Sumber Keuangan


Sumber Keuangan JMI diperoleh dari :

  1. Iuran Anggota.

  2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.

  3. Pendapatan-pendapatan lain yang sah.


Pasal 18

Rencana Kerja dan Anggaran


Rencana Kerja dan Anggaran ditetapkan dalam rapat pengurus tahunan.


Pasal 19

Perolehan Keuangan

(sebagai Job Desc Pengurus masuk dalam ART)


Perolehan Keuangan JMI sebagaimana dimaksud Pasal 19, dikelola oleh Pengurus.

1. Pengurus Pusat mengusahakan sumbangan-sumbangan dari berbagai pihak yang peduli dengan pengembangan dan pembangunan PLTMH, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh sumbangan-sumbangan tersebut tidak mengikat dan atau mengurangi otoritas JMI.

  1. Pengurus Pusat mengusahakan pendapatan lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mikrohidro.



Pasal 20

Iuran


  1. Kewajiban dan besarnya Iuran Bulanan:

  1. Sesuai dengan Pasal 19, ayat 1, setiap anggota JMI diwajibkan untuk membayar Iuran Bulanan.

  2. Besarnya Iuran Bulanan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.



Pasal 21

Laporan Keuangan


  1. Laporan Keuangan dibuat oleh Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang secara periodik setiap akhir tahun buku.

  2. Pada setiap akhir masa bakti kepengurusan, disusun Laporan Keuangan JMI untuk dipertanggung jawabkan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.

  3. Laporan Keuangan, sebagaimana dimaksud ayat 2 wajib diaudit oleh Akuntan Publik pada setiap akhir masa bakti kepengurusan.


BAB VII

Pasal 22

Pembubaran JMI



Pembubaran JMI dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.


Comments