C. ANGGARAN RUMAH TANGGA JEJARING MIKROHIDRO INDONESIA

BAB I

KEANGGOTAAN


Pasal 1

Jenis Keanggotaan


Jenis Keanggotaan adalah sesuai seperti disebutkan pada pasal 7 Anggaran Dasar, yaitu :

  1. Anggota Biasa

  2. Anggota Kehormatan.


Pasal 2

Syarat Menjadi Anggota


  1. Syarat untuk menjadi anggota Jejaring Mikrohidro Indonesia baik adalah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Memiliki kepedulian, keahlian dan minat di bidang mikrohidro

  2. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan Jejaring Mikrohidro Indonesia

  3. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran kepada pengurus

  4. Membayar iuran keanggotaan yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat

  5. Permohonan disetujui dan dinyatakan sah oleh Pengurus Pusat.

  1. Syarat menjadi Anggota Kehormatan adalah berjasa dalam mengembangkan, bidang mikrohidro, atau memiliki pengalaman kerja dan atau masih bekerja langsung dan aktif dalam bidang mikrohidro atau memiliki keahlian khusus dan diusulkan serta diangkat oleh Rapat Pengurus Pusat.


Pasal 3

Cara Menjadi Anggota


Prosedur untuk dapat diterima sebagai Anggota Jejaring Mikrohidro Indonesia sebagai berikut :

  1. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pendaftaran dan disampaikan kepada Pengurus Pusat untuk mendapatkan verifikasi.

  2. Apabila permohonan tersebut memenuhi seluruh persyaratan seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka Pengurus Pusat memberitahukan kepada anggota.


Pasal 4

Hak Suara, Hak Dipilih dan Hak Memilih


  1. Anggota Biasa memiliki hak-hak sebagai berikut :

  1. Hak bicara, hak suara dan hak mendapatkan perlakuan yang sama pada rapat-rapat organisasi sesuai dengan peraturan tata tertib yang berlaku;

  2. Hak memilih dan dipilih menjadi pengurus;

  3. Hak menyampaikan pendapat atau saran baik lisan maupun tulisan;

  4. Menghadiri rapat atau musyawarah/ pertemuan-pertemuan organisasi sesuai dengan sifat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

  5. Hak mendapat bimbingan teknis dan bantuan kelembagaan;

  6. Hak untuk mendapat pendidikan, pelatihan serta jenjang keahlian dan layanan organisasi serta penerbitan berkala Jejaring Mikrohidro Indonesia;

  7. Hak memperoleh kartu Tanda Anggota;

  1. Anggota Kehormatan mempunyai hak bicara pada rapat-rapat organisasi sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku.


Pasal 5

Kewajiban Anggota


  1. Kewajiban Anggota sebagai berikut:

    1. Mentaati dan menjunjung serta melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lain yang sah dari organisasi;

    2. Mentaati Kode Etik Jejaring Mikrohidro Indonesia;

  2. Kewajiban Anggota Kehormatan adalah :

  1. Mentaati dan menjunjung tinggi serta melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lain yang sah dari organisasi;

  2. Melaksanakan, menjaga dan memelihara Kode Etik Organisasi;

  3. Memberikan saran dan nasehat untuk meningkatkan peran dan fungsi Organisasi.


Pasal 6

Tindakan Disiplin


  1. Pengurus Pusat membentuk Dewan Etika dan mengangkat serta memberhentikan Anggota Dewan Etika;

  2. Dewan Etika memberikan pendapat dan saran atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Jejaring Mikrohidro Indonesia;

  3. Dewan Etika berjumlah 5 orang yang berasal dari anggota JMI dan diketuai oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota Dewan Etika serta mempunyai hak suara yang sama;

  4. Setiap anggota yang dengan sengaja melalaikan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Organisasi, dikenakan tindakan disiplin berupa:

a) Peringatan tertulis;

b) Skorsing;

c) Pemberhentian.

  1. Peringatan tertulis dilakukan oleh Pengurus Cabang dan atau Pengurus Daerah

  2. Apabila peringatan tertulis tidak diperhatikan maka dapat dilakukan tindakan skorsing, skorsing berlaku paling lama satu tahun dan dapat diaktifkan kembali atau diberhentikan sebagai anggota berdasarkan keputusan Pengurus Pusat;

  3. Pemberhentian sebagai Anggota diusulkan oleh Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah serta diputuskan oleh Pengurus Pusat, setelah dibahas dan dipertimbangkan dalam rapat Pengurus Pusat;

  4. Anggota yang terkena tindakan organisasi mempunyai hak membela diri yang diatur sebagai berikut :

  1. Bagi yang mendapat peringatan tertulis, keberatan dapat diajukan kepada Pengurus Daerah dan atau Pengurus Cabang dengan tembusan kepada Pengurus Pusat dan Dewan Etika;

  2. Bagi yang mendapat skorsing, keberatan dapat diajukan kepada Pengurus Pusat dan Dewan Etika.

  3. Bagi yang mendapat pemberhentian sebagai Anggota, banding diajukan kepada Pengurus Pusat dan Dewan Etika.

  1. Pengurus Daerah dan atau Pengurus Cabang dan atau Pengurus Pusat menetapkan keputusan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Etika;


Pasal 7

Pemberhentian Anggota


Keanggotan dinyatakan gugur apabila :

  1. Meninggal dunia (untuk anggota perorangan).

  2. Pailit/bangkrut, bubar (untuk anggota organisasi).

  3. Atas permintaan sendiri.

  4. Diberhentikan oleh Rapat Pengurus JMI karena tidak memenuhi kewajiban dan pelanggaran kode etik.

  5. Berhalangan tetap.








BAB II

ORGANISASI

Pasal 8

Susunan Pengurus Pusat



  1. Susunan Pengurus Tingkat Pusat terdiri dari :

  1. Ketua Umum

  2. Ketua I - III (revisi ada ketua IV)

  3. Sekretaris

  4. Bendahara



Pasal 9

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Pusat


1. Pengurus Pusat adalah lembaga eksekutif Jejaring Mikrohidro Indonesia;

  1. Pengurus Pusat menetapkan strategi program dan kebijakan dalam pengelolaan

organisasi, mengeluarkan ketentuan pelaksanaan tugas, kegiatan dan kewajiban, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan organisasi

3. Pembagian Tugas Pengurus Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan organisasi Jejaring Mikrohidro Indonesia diatur sebagai berikut :

    1. Ketua Umum bertanggung jawab menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas secara umum baik keluar maupun kedalam serta menyampaikan pertanggung jawaban organisasi kepada Rapat Anggota/ Musyawarah Nasional. Dalam menyelenggarakan tugasnya sehari-hari Ketua Umum dibantu oleh beberapa orang Ketua;

    2. Ketua I menyelenggarakan tugas yang meliputi bidang organisasi, pengembangan sumber daya manusia, menyusun program kerja organisasi, serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum;

    3. Ketua II menyelenggarakan tugas yang meliputi bidang keuangan, pengumpulan dana, kerjasama dalam dan luar negeri serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum;

    4. Ketua III menyelenggarakan tugas yang meliputi bidang penelitian, pengembangan teknologi mikrohidro dan standarisasi, informasi teknologi dan kajian kebijakan serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum;

4. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi, Pengurus Pusat dibantu oleh :

a) Sekretaris untuk melaksanakan kegiatan administrasi organisasi secara keseluruhan dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

b) Bendahara untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pendanaan/keuangan dan perbendaharaan serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum

5. Jika diperlukan Pengurus Pusat dapat mengangkat tenaga ahli sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan hasil keputusan rapat Pengurus Pusat.



Pasal 10

Susunan Pengurus Daerah


Susunan Pengurus Daerah terdiri dari :

a) Ketua

b) Sekretaris

c) Bendahara


Pasal 11

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Daerah


  1. Ketua Pengurus Daerah menyelenggarakan kegiatan organisasi tingkat Daerah sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Pengurus Daerah serta bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat;

2. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi, Pengurus Daerah dibantu oleh :

a) Sekretaris untuk melaksanakan kegiatan administrasi organisasi secara keseluruhan dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

b) Bendahara untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pendanaan/keuangan dan perbendaharaan serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum

  1. Setiap kegiatan yang diadakan oleh Daerah wajib dilaporkan kepada Pengurus Pusat secara berkala.

  2. Jika diperlukan Pengurus Daerah dapat mengangkat tenaga ahli sesuai kebutuhan organisasi dan berdasarkan hasil keputusan rapat Pengurus Daerah setelah mendapat persetujuan Pengurus Pusat.




Pasal 12

Susunan Pengurus Cabang


Susunan Pengurus Cabang terdiri dari :

  1. Ketua

  2. Sekretaris

  3. Bendahara


Pasal 13

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Cabang


        1. Ketua Pengurus Cabang menyelenggarakan kegiatan organisasi tingkat Cabang sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Pengurus Cabang serta bertanggung jawab kepada Pengurus Daerah;

        2. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi, Pengurus Cabang dibantu oleh :

a) Sekretaris untuk melaksanakan kegiatan administrasi organisasi secara keseluruhan dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;

b) Bendahara untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan pendanaan/keuangan dan perbendaharaan serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum;

3. Jika diperlukan Pengurus Cabang dapat mengangkat tenaga ahli sesuai kebutuhan organisasi dan berdasarkan hasil keputusan rapat Pengurus Cabang setelah mendapat persetujuan Pengurus Pusat.


Pasal 14

Masa Bhakti Kepengurusan


Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang mempunyai masa bhakti kepengurusan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode lagi.

Revisi :

Pengurus Pusat, Daerah dan Cabang mempunyai masa bhakti kepengurusan selama 4 (Empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode lagi.


SC terdiri dari


Pasal 15

Pengisian Kekosongan Jabatan Pengurus


                1. Apabila karena sesuatu hal seseorang Pengurus Pusat berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan akhir masa jabatan, maka untuk mengisi kekosongan tersebut pengurus yang ada melakukan rapat untuk memilih diantara Pengurus Pusat untuk merangkap jabatan yang ditinggalkan.

                2. Apabila karena sesuatu hal seseorang Pengurus Daerah berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan akhir masa jabatan, maka untuk mengisi kekosongan tersebut pengurus yang ada melakukan rapat untuk memilih diantara anggota merangkap jabatan yang ditinggalkan.

                3. Apabila karena sesuatu hal seseorang Pengurus Cabang berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan akhir masa jabatan, maka untuk mengisi kekosongan tersebut pengurus yang ada melakukan rapat untuk memilih diantara anggota merangkap jabatan yang ditinggalkan.


BAB III

KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 16

Keuangan


  1. Besarnya iuran anggota sebesar Rp. 5.000,- per bulan, ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional ;

              1. Penggunaan uang iuran adalah :

a) 40 % untuk Pengurus Pusat;

b) 25 % untuk Pengurus Daerah.

c) 35 % untuk Pengurus Cabang

3. Guna menunjang kelancaran organisasi dapat diadakan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan sumber keuangan, baik di tingkat Pusat, Daerah dan cabang, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 17

Harta Kekayaan


Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang wajib mengelola harta kekayaan milik organisasi yang menjadi tanggung jawab Pengurus masing-masing dan digunakan semata- mata untuk kepentingan organisasi.


Pasal 18

Pengelolaan Harta Kekayaan


Hal-hal yang menyangkut pengelolaan harta kekayaan untuk operasional organisasi dikelola secara profesional dan dilaporkan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.


BAB IV

LAMBANG DAN TANDA PENGENAL


Pasal 19

Lambang


                1. Lambang adalah identitas organisasi yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dengan tulisan Jejaring Mikrohidro Indonesia, yang ketentuan penggunaannya ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

                2. Arti Lambang :

    1. Runner turbin melambangkan pengembangan teknologi yang dinamis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia;

    2. Bola lampu pijar melambangkan pemikiran inovatif dan kreatif secara terus menerus untuk peningkatan kualitas dan kuantitas manusia Indonesia.

    3. Aliran air melambangkan sumber kehidupan dan energi yang harus dikelola secara berkesinambungan


Pasal 20

Tanda Pengenal


Tanda Pengenal Organisasi adalah kartu identitas keanggotaan yang diverifikasi secara digital oleh Pengurus Pusat.



BAB V

RAPAT-RAPAT ORGANISASI


Pasal 20

Musyawarah Nasional


  1. Musyawarah Nasional adalah musyawarah anggota yang tertinggi dan dihadiri oleh utusan dari Tingkat Pusat, Daerah dan Cabang;

  2. Musyawarah Nasional diselenggarakan 3 (tiga) tahun sekali;

  3. Musyawarah Nasional mempunyai wewenang sebagai berikut:

    1. Merupakan pengambilan keputusan tertinggi organisasi;

    2. Menetapkan dan merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

    3. Menetapkan kebijakan, renstra dan program kerja organisasi;

    4. Memilih dan mengangkat Ketua sekaligus sebagai Ketua Formatur.

  4. Menerima dan menolak sebagian atau keseluruhan laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat;

  5. Mengesahkan pendirian Daerah dan Cabang serta Pengukuhan Pengurus Daerah dan Cabang yang dipilih oleh Musyawarah Daerah dan Cabang.


Pasal 21

Musyawarah Nasional Luar Biasa


  1. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah musyawarah anggota organisasi tertinggi yang diadakan sewaktu-waktu bila diperlukan, atas usulan sekurang-kurangnya 2/3 dari organisasi tingkat Daerah;

  2. Permintaan untuk mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa hanya dapat dilakukan bila :

a) Pengurus Pusat dinilai tidak mampu melaksanakan tugas organisasi;

b) Pengurus Pusat melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional.

c) Pengurus Pusat menghadapi situasi tertentu yang dapat menimbulkan perpecahan yang sangat tajam, dan mengancam kelangsungan hidup organisasi.


Pasal 22

Pertemuan Tahunan Pengurus Pusat


Pengurus Pusat wajib melaksanakan rapat pada setiap akhir tahun kalender dengan mengundang Pengurus Daerah untuk mengevaluasi hasil kerja tahun berjalan dan membahas rencana kerja tahun berikutnya.


Pasal 23

Musyawarah Daerah


  1. Musyawarah Daerah adalah Musyawarah Anggota ditingkat Daerah;

  2. Musyawarah Daerah bertugas memilih dan menetapkan Pengurus Daerah dan melaporkan kepada Pengurus Pusat.

  3. Musyawarah Daerah diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali sebelum Musyawarah Nasional.



Pasal 24

Rapat Tahunan Pengurus Daerah


Pengurus Daerah wajib melaksanakan rapat pada setiap akhir tahun kalender dengan mengundang Pengurus Cabang untuk mengevaluasi hasil kerja tahun berjalan dan membahas rencana kerja tahun berikutnya untuk disampaikan kepada Pengurus Pusat.





Pasal 25

Rapat Tahunan Pengurus Cabang


Pengurus Cabang wajib melaksanakan rapat pada setiap akhir tahun kalender untuk mengevaluasi hasil kerja tahun berjalan dan membahas rencana kerja tahun berikutnya untuk disampaikan kepada Pengurus Daerah.


Pasal 26

Tata cara Pengambilan Keputusan


  1. Tingkat Nasional :

    1. Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa, dihadiri sekurangnya-kurangya 1/2 dari jumlah utusan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang;

    2. Musyawarah Nasional Luar Biasa, dihadiri sekurangnya-kurangya 1/2 dari jumlah utusan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang;

    3. Musyawarah Nasional Luar Biasa, dihadiri sekurangnya-kurangya 1/2 dari jumlah utusan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang;

    4. Apabila saat Musyawarah Nasional Luar Biasa dibuka ternyata jumlah pesertanya belum terpenuhi, musyawarah ditunda paling lama selama 1 (jam), setelah waktu penundaan habis jumlah peserta tetap belum terpenuhi, musyawarah dinyatakan batal dan tidak dapat dilanjutkan;

    5. Apabila saat Musyawarah Nasional dibuka ternyata jumlah pesertanya belum terpenuhi, musyawarah ditunda paling lama selama 3 (tiga) jam, setelah waktu penundaan habis jumlah peserta tetap belum terpenuhi, musyawarah dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan;

    6. Pengambilan Keputusan pada dasarnya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah untuk mencapai mufakat kecuali apabila tidak mungkin, maka pengambilan keputusan ini dilakukan dengan dasar suara terbanyak;

    7. Peserta Munas yang tidak hadir dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada peserta lain yang hadir untuk mewakili menggunakan hak suaranya.


  1. Tingkat Daerah :

    1. Musyawarah Daerah, dihadiri sekurangnya-kurangya 1/2 dari jumlah utusan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang;

    2. Musyawarah Daerah Luar Biasa, dihadiri sekurangnya-kurangya 1/2 dari jumlah utusan Pengurus Cabang;

    3. Musyawarah Daerah Luar Biasa, dihadiri sekurangnya-kurangya 1/2 dari jumlah utusan Pengurus Cabang;

    4. Apabila saat Musyawarah Daerah Luar Biasa dibuka ternyata jumlah pesertanya belum terpenuhi, musyawarah ditunda paling lama selama 1 (jam), setelah waktu penundaan habis jumlah peserta tetap belum terpenuhi, musyawarah dinyatakan batal dan tidak dapat dilanjutkan;

    5. Apabila saat Musyawarah Daerah dibuka ternyata jumlah pesertanya belum terpenuhi, musyawarah ditunda paling lama selama 3 (tiga) jam, setelah waktu penundaan habis jumlah peserta tetap belum terpenuhi, musyawarah dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan;

    6. Pengambilan Keputusan pada dasarnya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah untuk mencapai mufakat kecuali apabila tidak mungkin, maka pengambilan keputusan ini dilakukan dengan dasar suara terbanyak;

    7. Peserta musyawarah daerah yang tidak hadir dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada peserta lain yang hadir untuk mewakili menggunakan hak suaranya.


BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA


Pasal 27

Usulan Perubahan


1.Usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan oleh seluruh Pengurus Pusat atau oleh sekurang-kurangya 2/3 (duapertiga) jumlah pengurus daerah dan cabang untuk dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Nasional.

2.Pengambilan Keputusan untuk merubah AD/ART dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir pada saat musyawarah nasional.


Pasal 28

Ketentuan lain


Jika ada pertentangan (perbedaan) isi antara Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga, maka isi Anggaran Dasar yang berlaku.


BAB VII

PENUTUP

Pasal 29

Penutup


  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus, sesuai dengan jiwa dan semangat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

  2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan dan ditetapkan pada musyawarah nasional yang pertama di (nama kota) Indonesia pada (bulan/tanggal/tahun)


DISAHKAN DI :

PADA TANGGAL :


JEJARING MIKROHIDRO INDONESIA

PENGURUS PUSAT




KETUA UMUM                                                                                           SEKRETARIS JENDERAL



Comments