Home‎ > ‎Topik‎ > ‎Ketahanan Pangan‎ > ‎Referensi‎ > ‎Kliping Artikel/Media Massa‎ > ‎

Desentralisasi Pangan Picu Desintegrasi Bangsa

INILAH.COM, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan yang kini sedang dibahas di DPR berpotensi memicu desintegrasi bangsa.

Hal itu ditegaskan pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Revrisond Baswir, Rabu (26//10). Ia mengingatkan, semangat desentralisasi pangan yang sangat kuat bisa menyebabkan antar daerah saling bersengketa dalam urusan pangan. "Kondisi itu menyebabkan desintegrasi bangsa, yang ujung-ujungnya membuka peluang bagi pihak asing untuk masuk dan menguasai sektor pangan di Indonesia," ungkapnya.

Pasalnya, Menurut Revrisond, pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengontrol dan berinvestasi, khususnya di bidang pangan. "Akibatnya, pemerintah daerah cenderung menaikkan tarif pangan, sehingga rakyat yang menjadi korban," tuturnya.

Revrisond menilai, dengan memberikan kekuasaan berlebihan pada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pangan, pemerintah pusat terkesan membagi-bagi tanggung jawab ke daerah. "Skema besarnya adalah pemerintah pusat menggeser tanggung jawab ke daerah. Jadi kalau ada masalah, pusat akan meminta tanggung jawab ke daerah. Kondisi tersebut sangat berbahaya bagi kedaulatan pangan. Karena kontrol pusat melemah, dan tanggung jawab diambil alih oleh daerah. Inilah yang membuka celah bagi masuknya pihak asing," tandasnya.

Sebenarnya, skema seperti itu sudah bergulir di semua sektor. "Payungnya adalah Undang-Undang Pasar Modal, yang memberi peluang bagi pihak asing untuk menguasai semua sektor di Indonesia," ujar Revrisond.

Dia pun meminta agar paradigma membagi tanggung jawab seperti itu harus segera diubah. Karena muaranya adalah Kedaulatan Pangan, di mana kontrol harus tetap dikuasai oleh pemerintah pusat. Termasuk dalam hal menyedaiakan lahan pertanian, bibit, pupuk dan pengelolaan pertanian secara terpadu.

Revrisond mengingatkan, Kedaulatan Pangan tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah. "Memang ada hal-hal yang diserahkan ke daerah, tapi kontrol tetap harus di tangan pusat," ujarnya.

Hal serupa disampaikan oleh pengamat pangan Bustanul Arifin. Menurut Guru Besar bidang ekonomi pertanian dari Universitas Lampung itu, tidak ada salahnya memberi wewenang ke daerah soal kebijakan pangan sebagai `pengikat' dalam strategi Kedaulatan Pangan. Namun, tidak boleh wewenang penuh diserahkan kepada daerah. Ia menilai, di satu sisi kebijakan pangan bakal diserahan ke daerah, namun dalam konteks kedaulatan pangan Indonesia belum memiliki strategi yang jelas.

Belakangan, opini yang sengaja dikembagkan seolah-olah kebijakan pangan bakal diserahkan ke daerah secara penuh, termasuk manajemen stok dan harga. Kondisi itu, menurut Bustanul, menyebabkan interpretasi yang salah. Akibatnya, daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi dan melakukan kontrol dalam perdagangan pangan. "Jika kebijakan pangan `diecer' seperti itu, sangat berbahaya," ungkapnya.

Menurut Bustanul, terkait RUU Pangan, rakyat sepertinya dihibur dengan pasal yang menyebutkan tentang Badan Otoritas Pangan (BOP). Namun dengan kebijakan pembentukan BOP hingga ke daerah-daerah, hal itu berpotensi menciptakan ketidakjelasan tanggung jawab badan tersebut. "Apakah vertikal atau horisontal, ini tidak jelas," ujarnya.

Nah, jika tidak ada koordinasi antara BOP di daerah dan dipusat, kondisi tersebut, menurut Bustanul, sangat berbahaya. Bisa jadi, yang terjadi kemudian adalah rebutan anggaran. "Masing-masing berebut anggaran lebih besar," ungkapnya.

http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1789775/desentralisasi-pangan-picu-desintegrasi-bangsa



Comments