Home‎ > ‎Topik‎ > ‎Lingkungan (Environment)‎ > ‎Air (Water)‎ > ‎Z. Referensi‎ > ‎

Family Tree Peraturan Perundangan Sektor Air Minum (89 buah)


Family Tree

Peraturan Perundangan Sektor Air Minum

(89 buah)

 

 

Undang undang Dasar 1945

 

Undang-undang: (4)

1.      Undang undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

2.      Undang undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang

3.      Undang undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

4.      Undang undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

 

Peraturan Pemerintah: (28)

1.      Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi-propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah-Daerah Otonom, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah

5.      Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum

6.      Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Badan Layanan Umum

7.      Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

8.      Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I.

9.      Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

13.  Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2008 tentang  INVESTASI PEMERINTAH.

14.  Peraturan Pemerintah Nomor: 50 Tahun 2007 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

15.  Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang AIR TANAH

16.  Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL

17.  Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

18.  Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

19.  Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang DANA PERIMBANGAN

20.  Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

21.  Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang TATA CARA PENGATURAN AIR

22.  Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang SUNGAI.

23.  Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

24.  Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2001 tentang PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN

25.  Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

26.  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang WEWENANG PENGANGKATAN PEMINDAHAN DAN  PEMBERITAHUAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

27.  Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

28.  Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

 

Peraturan Presiden: (2)

1.      Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

2.      Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 Ttentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 tentang KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

 

 

Peraturan Menteri: (21)

1.      Peraturan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2000 tentang Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum

2.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan Atau Sumber Air Pada Wilayah Sungai.

3.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/1990 Tahun 1990 tentang Pengendalian Mutu Air Pada Sumber Sumber air

4.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 Tahun 1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan Atau Sumber Air.

5.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294 Tahun 2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum

6.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum

7.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan  Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum

8.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan

9.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

10.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12 / PRT / M / 2010  Tahun 2010 tentang

Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum.

11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

12.  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian  Perusahaan Daerah Air Minum.

13.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah

14.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Tarif Air Minum

15.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010

Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah

17.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

18.  Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman  Akuntansi Dan  Pelaporan Keuangan BADAN LAYANAN UMUM

19.  Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 Tahun2006 Tentang Persyaratan Administrasi dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BADAN LAYANAN UMUM.

20.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

21.  Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 173/Men.Kes/Per/VIII/1977 Tahun 1977 tentang Pengawasan Pencemaran Air dan Badan Air untuk Berbagai Kegunaan Yang Berhubungan dengan Kesehatan

 

Keputusan Menteri: (5)

1.      Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor BKT.3/1/38-41 Tahun 1978 tentang Persetujuan Menjadi Anggota IWSA (Internasional Water Supply Association).

2.      Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah

3.      Keputusan Menteri Kesehatan  Nomor 2180/Yankes/Instal/XI/81 Tahun 1981 tentang Pembentukan Team Pengendalian Pengawasan Kualitas Air Minum dan Pengembangan Lingkungan

4.      Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1599 Tahun 1985 tentang Tugas Pembinaan dan Monitoring Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Tingkat Propinsi

5.      Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991  Tahun 1991 tentang Pedoman Sistim Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

 

Instruksi Menteri: (4)

1.      Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 32 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Ketentuan/Peraturan Yang Berlaku Dalam Rangka Pembinaan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum

2.      Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 690-149 Tahun 1985 tentang Usaha Mengurangi Kehilangan Air Dalam Pengelolaan Air Minum di PDAM

3.      Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 690-1523 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Program Operasional peningkatan Efisiensi Pengeloaan PDAM

4.      Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Kedalam Dua Bentuk PERUMDA dan PERSERODA

 

Surat Keputusan Bersama: (5)

1.      Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 281/KPTS/1978, 160/Tahun 1978, dan 350/KMK.011/1978 Tahun 1978  tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Pembangunan Proyek Air Minum dengan Bantuan Pemerintah Pusat

2.      Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 dan Nomor 26/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih, Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaannya

3.      Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 Tahun 1984 tentang Pedoman Pedoman Organisasi, Sistim Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya Untuk Menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum Kepada Langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum.

4.      Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri  dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1979 dan Nomor KEP-002/MNPPLH/2/1979  Tahun 1979 tentang Instansi Pengelola Sumber Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah.

5.      Para Pejabat Eselon I; Bappenas, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan Tahun 2003  menanda tangani Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat.

 

Surat Edaran: (12)

1.      Surat Edaran Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 04/SE/M/Pertamb/71 Tahun 1971 perihal Pengawasan Pemboran Air Tanah.

2.      Surat Edaran Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 1409/M.387/SJP/1973 Tahun 1973 perihal Pengawasan Pengelolaan Air Tanah.

3.      Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor EKBANG 8/2/43 Tahun 1974 perihal Perusahaan Daerah Air Minum.

4.      Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan Nomor Se/211/79 dan BKT.8/7/41 Tahun 1979 perihal Pembukuan dan Pertangguan Jawaban Waarborgsom/Uang Jaminan Langganan Air Oleh Bendaharawan UUDP.

5.      Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S.43/MK.011/1980 Tahun 1980 Perihal Persyaratan PMP Untuk Proyek Air Minum Yang Memperoleh Bantuan Pemerintah.

6.      Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690-1486/PUOD Tahun 1982 perihal Pencantuman Iuran keanggotaan Perpamsi Dalam Anggaran Belanja PDAM dan Dinas serta  Seksi dalam Anggaran Belanja Rutin Pemerintah Daerah.

7.      Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690/737/PUOD  Tahun 1985 perihal Pengisian Data PDAM per Kwartal.

8.      Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690/1239/PUOD  Tahun 1985 perihal Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Air Bawah Tanah.

9.      Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690/7027/SJ  Tahun 1985 perihal Pembebasan PDAM dari kewajiban menyetorkan 60% laba bersih kepada Pemerintah Daerah.

10.  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690/3377/PUOD  Tahun 1985 perihal Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat Pejabat PDAM.

11.  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690/3671/PUOD Tahun 1985 perihal Pegawai Pemerintah Daerah yang Diperbantukan Pada PDAM.

12.  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690/1908/PUOD  Tahun 1990 perihal Prosedur Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Instansi.

 

Surat Keputusan Direktur Jenderal: (3)

1.       Surat Keputusan  Direktur Jenderal Cipta Karya No. 061/KPTS/CK/1993  tentang Petunjuk Teknis  Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan.

2.       Surat Keputusan  Direktur Jenderal Cipta Karya No. 062/KPTS/CK/1993  tentang Petunjuk Teknis  Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan.

3.      Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Badan Layanan Air Minum.

 

 

 

Peraturan lainnya: (4)

1.      Pedoman Pengenalan Sistim Penyediaan Air Minum, Badan Pendukung Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum, 2010

2.      Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Unit Produksi Sistim Penyediaan Air Minum, Badan Pendukung Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum, 2010

3.      Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Unit Distribusi Sistim Penyediaan Air Minum, Badan Pendukung Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum, 2010

4.      Pedoman Penurunan Non Revenue Water (NRW)  Sistim Penyediaan Air Minum, Badan Pendukung Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum, 2010 (bp).

Sumber : Bambang Purwanto, Milis AMPL


Comments