Home‎ > ‎Topik‎ > ‎Lingkungan (Environment)‎ > ‎Z. Referensi‎ > ‎Kliping Artikel‎ > ‎

REDD+ di Indonesia: Menghijaukan Pembangunan Manusia


PIDATO UTAMA
Oleh Dr. Kuntoro Mangkusubroto
REDD+ di Indonesia: Menghijaukan Pembangunan Manusia
Rabu, 21 September 2011

Sahabat saya Bapak Menteri Erik Solheim,
Ibu Helen Clark,
Bapak Menteri Marty,
Sahabat saya Hans Brattskar,
Yang mulia,
Para tamu yang terhormat,
Para sahabat yang tersayang,


Selamat sore. Saya ingin berterimakasih kepada Pemerintah Norwegia dan Amerika Serikat
atas dukungan mereka dalam meyelenggarakan acara ini. Saya juga ingin berterima kasih
kepada kalian semua atas kehadirannya. Banyak dari para hadirin di sini yang menunjukkan
pengakuannya akan keseriusan peran hutan dalam mempengaruhi iklim kita. Permasalahan
yang kita diskusikan hari ini merupakan hal yang kompleks dan mencakup berbagai aspek
kehidupan.

Tahun lalu, kita bertemu disini dalam suatu acara yang sama, saya mengatakan bahwa tekad
kita dalam mencapai tujuan seperti yang tertuang dalam Surat Niat (Letter of Intent) yang
bersejarah antara Indonesia dan Norwegia. Saya berbagi dengan anda semua bahwa semangat
dari kemitraan ini telah memberi kami kepercayaan diri bahwa target-target tersebut,
meskipun kompleks dan sulit, bisa dicapai dan dukungan anda merupakan hal yang sangat
penting.

Kami menjalin kemitraan dengan Norwegia untuk mendukung pengurangan emisi dari
deforestasi dan degradasi hutan kira-kira setahun yang lalu. Melihat ke belakang dari
bereksperimen dengan REDD+, kita telah sampai pada suatu pemahaman bahwa REDD+,
seperti yang secara sempit didefinisikan sebagai skema pembiayaan, tidak cukup untuk
mencapai aspirasi pembangunan kita. Agar kita bisa sukses, REDD+ harus diletakkan pada
konteks pertumbuhan berwawasan lingkungan. Hari ini saya di sini berbagi dengan anda
mengenai versi saya tentang menghijaukan REDD.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu,

Perubahan terhadap suatu model pertumbuhan berwawasan lingkungan perlu didorong
melalui suatu perubahan dalam paradigma pembangunan. Tujuan-tujuan REDD+ harus lebih
jauh dari sekedar pengurangan deforestasi dan degradasi , tapi juga harus mencakup
pertumbuhan yang berkesinambungan dan jalur-jalur alternatif menuju kesejahteraan bagi
masyarakat yang paling terkena dampak dari program ini. Karenanya, kita memandang
REDD+ sebagai suatu kesempatan untuk melakukan pembaruan pada institusi kita,
membangun kapasitas, mengembangkan peraturan dan mempromosikan partisipasi publik.
Partisipasi publik itu kita lakukan melalui penglibatan para pihak berkepentingan untuk
memastikan bahwa agenda pembangunan kita benar-benar didorong oleh kebutuhankebutuhan
rakyat, dan bahwa keuntungan-keuntungan yang dikumpulkan dari program-program
ini dibagikan dan didistribusikan secara adil dengan komunitas-komunitas ini.

Tahun lalu, Satuan Tugas REDD+ di Indonesia telah bekerja keras untuk mengembangkan
fondasi untuk mendirikan institusi-institusi baru dan mengidentifikasi prioritas-prioritas
program. Sekarang waktunya telah datang bagi kita untuk memperluas keterlibatan kami.
Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjabarkan prioritas-prioritas kami.

Prioritas pertama adalah untuk menginstitusionalisasikan Strategi REDD+ Nasional kami –
yang baru saja selesai melalui 30 hari periode konsultasi publik minggu lalu. Elemen-elemen
inti dari strategi tersebut akan diarus-utamakan ke dalam program-program di lembaga-lembaga
yang relevan untuk memastikan perubahan-perubahan yang sesuai di dalam berbagai
kebijakan dan praktek agar sekaligus disejajarkan dengan target-target REDD+.

Dalam usaha untuk memastikan pensejajaran antara strategi dan kebijakan, Presiden
Yudhoyono mengesahkan suatu instruksi awal tahun ini untuk menunda penerbitan izin baru
untuk hutan dan lahan gambut, yang secara umum dikenal sebagai moratorium. Moratorium
selama dua tahun ini bertujuan untuk memberikan kami ruang bernafas untuk meningkatkan
tata kelola hutan dan lahan gambut.

Terkait dengan moratorium, sekarang kami telah memiliki peta acuan yang diunggah di situs
kami, ini merupakan pertama kalinya peta kehutanan dibuka untuk umum. Tujuannya adalah
agar publik bisa memperbaiki peta-peta ini sesuai dengan kebutuhan.

Prioritas kedua adalah pendirian tiga institusi yang kami rasa sangat penting untuk
kesuksesan implementasi:

Yang pertama adalah pendirian Lembaga REDD+ independen yang bertanggung-jawab
langsung kepada Presiden. Lembaga REDD+ akan menjadi terobosan bagi status quo institusi
pemerintah, memastikan koordinasi efektif antar berbagai kebijakan dan program di
kementrian yang berbeda, dan beroperasi secara transparan dan inklusif.

Selanjutnya, kami akan mendirikan suatu instrumen pendanaan yang pada akhirnya akan
memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengucurkan dana dari berbagai sumber
termasuk sumber-sumber dari investasi swasta terhadap para penerima bantuan yang layak
dari kegiatan-kegiatan terkait REDD+, seiring waktu memperkuat kepemilikan nasional, dan
yang lebih penting lagi, melakukannya sambil mematuhi ketentuan pengamanan
internasional.

Akhirnya, Presiden telah berkomitmen untuk memastikan bahwa implementasi REDD+ di
Indonesia akan transparan dan akuntabel terhadap standar-standar internasional yang paling
tinggi. Dalam semangat ini, kita berusaha mendirikan institusi MRV yang akan memberikan
dukungan yang dibutuhkan oleh para pelaku program untuk memastikan standar-standar
tertinggi, yang sekaligus menyediakan kepercayaan diri bagi pemerintah dan donor akan
dampak program-program ini melalui verifikasi independen.

Prioritas ketiga adalah menghasilkan data dan peta yang bisa diandalkan. Ada kebutuhan
sangat penting untuk secara signifikan meningkatkan integritas data dan informasi kita untuk
pembuatan keputusan yang kritis. Di Indonesia, setiap kementrian memiliki peta yang
masing-masing berbeda, yang dikembangkan menggunakan kategorisasi yang berbeda. Untuk
kegiatan lintas sektor seperti REDD+, ini sama sekali tidak membantu. Untuk memecahkan
hal ini, Presiden sendiri telah menginstruksikan pembuatan One Map sebagai satu-satunya
acuan bagi seluruh kementrian dan institusi pemerintah. One Map akan menjadi dasar bagi
pembuatan keputusan.

Akhirnya, program ini tidak akan lengkap tanpa dilaksanakannya implementasi awal melalui
program-program percontohan. Selama tahun lalu, Kalimantan Tengah telah terpilih sebagai
provinsi percontohan pertama untuk kegiatan-kegiatan REDD+. Baru minggu lalu, Gubernur
Kalimantan Tengah dan saya menandatangani suatu Nota Kesepahaman (Memorandum of
Understanding) yang menguraikan serangkaian program yang kami harap sudah mulai
dilaksanakan. Tujuan kami disini adalah untuk mendukung pemerintah Kalimantan Tengah
dalam membuat pilihan-pilihan lokal mereka sendiri dan mengimplementasikan berbagai
program dan kebijakan lokal mereka, yang pada gilirannya akan konsisten dengan strategi
kami yang berkembang. Program-program di Kalimantan Tengah meliputi pelaksanaan
pemetaan dasar dan kampanye-kampanye peningkatan kesadaran publik, juga
mempromosikan pembangunan ekonomi, termasuk berbagai proyek terkait peningkatan
produktivitas di sektor pertanian.

Yang terhormat,

Meskipun tugas yang sekarang kami pegang merupakan tugas besar, kami telah mulai
meletakkan berbagai sumber di balik visi kami untuk menghijaukan REDD+ di Indonesia.
Presiden kami baru-baru ini telah menunjuk seorang Ketua baru untuk Satuan Tugas REDD+
yang akan bertanggung-jawab untuk mengkoordinasikan beberapa respon dari negara kami
terhadap berbagai tantangan yang telah saya uraikan.

Satuan tugas ini merupakan reinkarnasi dari satuan tugas sebelumnya setelah berjalan melalui
6 bulan pertama tahun ini dan menghasilkan beberapa kemajuan penting. Satuan Tugas yang
baru telah diperluas dan sekarang juga melibatkan Kementrian Energi dan Sumber Daya
Mineral dan Kementrian Pertanian. Selain itu, kerangka waktu kerjanya juga telah
diperpanjang sehingga mencerminkan suatu kesempatan yang lebih realistis terkait adanya
tantangan untuk melakukan refomasi institusional di Indonesia. Tahun lalu merupakan
kesempatan kita untuk meletakkan kerangka konseptual dibalik berbagai prioritas seperti
yang telah saya jelaskan. Sekarang merupakan saatnya bagi kami untuk mengerjakan
perencanaan dan melakukan inisiatif implementasi di seluruh kementrian dan lembaga
pemerintah pusat hingga sampai ke provinsi dan kabupaten sebagai tempat dilakukannya
berbagai implementasi tersebut.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu,

Kami menyadari bahwa kita telah membuat target yang sangat ambisius untuk diri kita
sendiri. Kami mengawali suatu perjalanan melewati lautan yang belum pernah dilalui. Kami
mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kami
bereksperimen, berinovasi dan belajar sambil berjalan. Kami tahu kami mungkin tidak
melakukannya dengan benar pada kali pertama. Selain itu, kami menyadari bahwa kami tidak
bisa mencapai semua yang telah kita targetkan sendirian. Ketika Indonesia bertransisi ke
tahapan implementasi yang berikutnya, dunia harus tetap bersatu dan sama-sama ingin
bereksperimen dan menantang status quo untuk menyediakan dukungan lebih luas yang
dibutuhkan untuk memastikan bahwa pepohonan bisa tetap berdiri dan masyarakat diangkat
keluar dari kemiskinan.


Pengalaman kami karenanya telah mengungkap dua pembelajaran penting. Yang pertama
adalah kita harus mulai memandang pada pembiayaan REDD+ sebagai suatu mekanisme
yang melampaui bantuan pembangunan asing atau ODA (Overseas Development Assistance).
Interpertasi sempit terhadap protokol-protokol ODA membatasi cara penggunaan dana ini.
Untuk memastikan efektivitas keseluruhan program, porsi signifikan dari dana awal yang
dikucurkan perlu diinvestasikan untuk pengembangan kapasitas dan institusi, reformasi
penguasaan lahan dan program-program sektoral seperti peningkatan produktivitas pertanian.
Kegiatan tersebut akan memerlukan baik pendekatan atas-ke-bawah maupun bawah-ke-atas.

Pembelajaran kedua adalah mengenai peningkatan partisipasi sektor swasta dalam
transformasi ini. Bahkan perkiraan yang paling optimistik mengenai persediaan dana untuk
sektor publik terlalu sedikit dibandingkan pendanaan yang dibutuhkan untuk mengubah
ekonomi kita menuju jalur yang lebih berkesinambungan. Kami harus menemukan berbagai
cara agar dana sektor publik bisa digunakan untuk mengkatalisasi investasi-investasi sektor
swasta ketimbang menggantikannya. Komunitas sektor swasta harus dilibatkan pada sektor
per sektor dan komoditas per komoditas, mungkin melalui model seperti meja bundar
komoditas (commodity roundtables) untuk memastikan bahwa standar-standar industri yang
luas terkait kelestarian bisa dibentuk dan diadaptasikan.

Bapak-bapak dan ibu-ibu,

Indonesia berkomitmen untuk menyukseskan REDD+. Tidak hanya sebagai suatu inisiatif
untuk memenuhi tujuan memerangi perubahan iklim atau menciptakan suatu komoditi baru,
namun juga menggunakannya sebagai suatu kesempatan besar untuk membuat definisi ulang
mengenai bagaimana kita membangun, diawali dari penggunaan lahan dan manajemen aset-aset
alam, demi kepentingan umat manusia.

Namun kami tidak bisa melakukan hal ini sendirian. Kami membutuhkan dukungan dari
komunitas internasional dan sektor swasta untuk bekerja sama dengan kami dalam
mendefinisikan-ulang lansekap REDD+. Komitmen PBB dengan menciptakan kantor khusus
untuk mendukung usaha keras kami di Indonesia merupakan sambutan yang sangat baik.
Dengan dukungan internasional dari anda, kami bisa memastikan bahwa Indonesia akan
mencontohkan model pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Kegagalan kita sebagai komunitas internasional dalam menangani permasalahan yang baru
saja saya sebutkan akan, yang saya takutkan, melumpuhkan usaha-usaha kita untuk
memformalkan dan menginstitusionalisasikan REDD+ dalam arsitektur perubahan iklim
global. Karenanya saya ingin menggunakan kesempatan ini sebagai suatu seruan untuk
bertindak – mari gunakan tahun yang akan datang ini sebagai kesempatan untuk bergerak
lebih jauh dari retorika dan mulai mengimplementasikan program ambisius kita dengan
segera dan secara meyakinkan untuk menciptakan REDD+ program yang benar-benar bisa
bekerja.

Terimakasih.

Sumber : Milis Lingkungan


Comments